Oleh: Ipouga Dogomo
Jepang merupakan negara yang maju
dalam berbagai bidang. Salah satu hal yang menjadi pokok yang diutamakan oleh
pemerintah jepang adalah mengutamakan dan mensejahterakan masyarakat dalam
keluhan hal apapun yang di alami oleh masayarakat publik yang ada di masyarakat
Jepang. Walaupun dalam peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakatnya tidak
secara bersamaan/musiman, namun dalam penerapannya secara bergiliran. Program
pemerintah jepang dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi tolak ukur utama
dalam pengentasan kemiskinan masyarakat
jepang, maka pemerintah Jepang menjadi peluang beSar untuk berhasil dan menjadi
daya saing yang berkompeten untuk bersaing dengan negara lain.
Dari kinerja pemerintah jepang, Hampir
di setiap rumah (masyarakat) memiliki
mobil terparkir di halaman rumah dan alat-alat seperti traktor untuk menunjang kegiatan pertanian
dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menggambarkan tingkat kesejahteraan
hidup petani di Jepang mengalami peningkatan.
Pemerintah Jepang memang sangat
menghargai bahkan boleh dikatakan “memanjakan” para petani. Bahkan berbagai
program dan kebijakanpun dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam
hal untuk mendorong kemajuan pada sektor pertanian.
Inilah salah satu contoh kebijakan
Pemerintah Jepang di bidang pertanian. Misalnya, menetapkan Harga Pokok
Penjualan (HPP) untuk produk pertanian. Seandainya harga pasar produk pertanian
mengalami penurunan di bawah HPP yang ditetapkan, maka pemerintah memberi
subsidi, sehingga harga tersebut setidaknya sama dengan HPP. Sebaliknya,
seandainya harga pasar mengalami kenaikan di atas HPP, maka kelebihan harga
tersebut merupakan keuntungan bagi petani. Dengan kebijakan ini, maka para
petani jepang tidak akan mengalami kerugian karena hasil produksinya tidak
pernah berada di bawah HPP.
Kebijakan lainnya terkait dengan
mekanisasi pertanian, di mana pemerintah memberikan bantuan untuk peralatan
pertanian seperti traktor. Petani yang akan melakukan peremajaan/penggantian
traktor, dapat mengajukan pinjaman/kredit ke bank. Dari keseluruhan jumlah
kredit pembelian traktor tersebut, hanya 50% saja yang harus dilunasi oleh
petani. Sedangkan 50% lagi termasuk bunga pinjaman dan ditanggung oleh
pemerintah jepang.
Hal lain yang menjadi kebijakan
pemerintah jepang bahwa, Untuk melindungi petani dari “serangan” produk impor, maka
pemerintah mengambil langka untuk menetapkan harga jual produk impor tak boleh
lebih murah dari pada produk lokal. Pengimpor boleh menjual barangnya di bawah
harga produk lokal, dengan syarat selisih harga harus disetor ke pemerintah.
Sebagai ilustrasi, seandainya
importir menjual beras impor 1.000/kg, sementara harga beras lokal 1.200/kg,
maka importir harus menyetor ke pemerintah sebesar 200. Kebijakan ini sangat
membantu petani, karena harga jual produknya dapat bersaing dengan produk impor
dari luar.
Dengan melihat kebijakan-kebijakan
Pemerintah Jepang yang sangat mendukung dan mengharapkan utamanaya pada komunitas
petani tersebut, maka tidaklah heran bila para petani di Jepang dapat hidup
sejahtera.
Kebijakan-kebijakan pemerintah
jepang inilah yang patut di acungkan dan sebagai bahan refleksi bagi Kita yang
pada umumnya terhadap pemerintah.
“Sebuah artikel yang luar biasa
sebagai sebuah inspirasi bagi saya dan anda”.
Posting Komentar